Hot! Amir Machmud NS “Memotret” Progresivitas Denny Indrayana

LEWAT Tajuk Rencana Suara Merdeka, Sabtu 7 April 2012, saya menulis “Bagaimana Media ‘Memotret’ Denny”. Substansinya adalah ungkapan otokritik terhadap sikap media: bagaimana seharusnya memosisikan Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kemelut opini tentang “realitas kecil” insiden penamparan sipir Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, Riau di hadapan “realitas besar” persoalan hukum bangsa ini.

Sebagai mukadimah, saya tentu tidak serta merta memandang penamparan itu sebagai persoalan “kecil” yang boleh diabaikan. Namun memberinya tempat dalam blow up pemberitaan yang menekan proporsi kemaslahatan langkah-langkah dan kebijakan Denny Indrayana secara menyeluruh, jelas bukan sikap media yang tepat dan fair.

Jika berbicara tentang praksis pembingkaian (frame) pemberitaan, akurasi liputan kasus sipir LP Pekanbaru idealnya tidak dilokalisasi sekadar pada dugaan penamparan, tetapi dibutuhkan kemauan untuk “membaca” secara kompehensif sepak terjang Denny sejak menjadi Sekretaris Satgas Antimafia Hukum hingga sebagai Wamenkum, baik pernyataan-pernyataan, sikap, maupun kebijakannya yang bermuatan progresivitas.

Bukankah kita selalu dan terus merindukan kehadiran pejabat negara yang berani bersikap dan bertindak tanpa menghiraukan aspek popularitas, yang memilih “langkah kuda” untuk mencairkan kebekuan kondisi reguler? Di tengah kerinduan itu, suka atau tidak suka, Denny merupakan satu dari sedikit pejabat tinggi hukum kita yang berani tampil demikian.

Seperti tertuang dalam Tajuk Rencana SM, ia memperlihatkan sikap tegas terhadap korupsi dan narkotika yang merupakan kejahatan-kejahatan luar biasa. Di Satgas Antimafia Hukum dan di Kementerian Hukum dan HAM, Denny bergerak mengkreasi sikap dan kebijakan yang terkadang dipandang kontroversial, namun pada segi-segi tertentu patut kita apresiasi sebagai respek atas ungkapan integritas yang sekarang cenderung langka.

Opini Miring

Opini miring memang sering cepat berkembang terhadap figur yang berani melawan arus. Bukan dari sisi pandangan awam, melainkan dari kepentingan-kepentingan yang terusik oleh kebijakan pejabat tersebut. Maka kita paham mengapa Denny didorong dan “diposturkan” sebagai sosok kontroversial yang seolah-olah dijadikan “musuh bersama”, karena lanskap politik elite yang terganggu oleh langkah-langkah kudanya. Bahkan dalam sebuah dengar pendapat dengan Komisi III DPR, ada seorang anggota legislatif yang secara out of context melecehkan tampilan fisik Denny.
Saya menggarisbawahi pernyataan pakar sosiologi hukum Undip, Prof Satjipto Rahardjo (alm), kejahatan luar biasa harus dilawan oleh orang-orang luar biasa dengan langkah luar biasa, untuk memberi efek yang luar biasa.

Intinya, dalam pemberantasan korupsi dan narkotika, kekuatan hukum reguler saja tidak akan cukup. Dibutuhkan sikap progresif dan keberanian melawan jejaring.

Latar belakang inilah yang mestinya mendorong pemahaman media untuk memberi tempat bagi “realitas besar” ketimbang berkutat mempertajam “realitas kecil” yang bisa dijadikan kelokan pengalihan isu. Kenyataan demikian itu banyak kita rasakan dari frame pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik.

Dan, bukankah kita sama-sama tahu, dalam inspeksi mendadak di Pekanbaru itu tim gabungan Kemenkum-HAM dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil meringkus tiga narapidana dan seorang petugas LP yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba? Temuan tersebut merupakan potret kecil dari “realitas besar” LP sebagai pusat jejaring narkotika, dan kondisi demikian itulah yang seharusnya diberi bingkai opini lebih kuat ketimbang “realitas kecil” berupa bias sikap progresif Denny Indrayana.

Harapan kepada Media

Memang mudah dibayangkan jika langkah cepat Denny membuat gerah jaringan koruptor dan narkoba. Ia, misalnya, menjadi pendorong dibukanya skandal pajak Gayus Tambunan — termasuk perusahaan-perusahaan penyuap –, membongkar mafia sel mewah Artalyta Suryani, mengarsiteki kebijakan moratorium pemberian remisi untuk terpidana korupsi, melawan pemangkasan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), inspeksi mendadak yang membuktikan kemudahan akses bagi orang-orang dekat Nazaruddin, serta kedatangan ke LP-LP.

Langkah-langkah tersebut menuai reaksi yang memojokkan dan “mengepung”-nya, baik secara kelembagaan maupun politik.
Dengan kenyataan seperti itu, harapan agar media “mendudukkan perkara yang sebenarnya” merupakan alternatif untuk menggalang elemen-elemen kekuatan sipil mendeterminasi perlawanan terhadap jejaring korupsi dan narkoba.

Saya mencatat secara khusus bagaimana Koran Tempo mengulas dalam Editorial-nya, “Buruk Muka, Denny Dikucilkan”, dan Jawa Pos dalam Jati Diri, “Mengeroyok Denny Indrayana, Melupakan Narkoba di Lapas”, sebagai tajuk rencana yang memberi makna dan kekuatan pendorong langkah-langkah progresif pejabat publik.

Kedua editorial tersebut secara tegas berpihak kepada langkah-langkah pemberantasan korupsi dan kejahatan narkoba. Kita menggarisbawahinya di Suara Merdeka, bahwa untuk memberi tempat bagi pejabat negara yang kreatif, progresif, dan terkadang polos, jelas dibutuhkan keberpihakan media. Namun faktanya, dalam lanskap sosial-politik-ekonomi sekarang, sterilitas pers sering terasupi kepentingan kekuasaan dan modal, yang bisa dirasakan mencermin dalam kebijakan pemberitaannya.

“Potret” Denny Indrayana di media pun, secara kritis bisa kita simak sebagai ekspresi aneka kepentingan yang acap menindih visi memuliakan hukum dan rasa keadilan rakyat.

Publik memang berhak “bercuriga” Denny membawa pesan pencitraan tertentu, tetapi kita juga berhak memberinya tempat: betapa sikap dan langkah-langkahnya lebih patut didukung ketimbang media mengarusutamakan orang-orang, kelompok, dan apalagi institusi yang konsisten resisten terhadap pemberantasan korupsi.

Author

Amir Machmud NS

Amir Machmud NS

Redaktur Senior Suara Merdeka

Advertisement

3 Comments

  1. Kenapa bercuriganya masih pakai tanda petik?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Switch to our mobile site