Musik rakya ini makin terseok dengan gilasan modernisme berupa dangdut
koplo yang dikemas dalam tradisi portable bernama organ tunggal, dengan
biduannya yang seronok, cukup untuk memancing dosa.

“Tidak bisa goyang, uang kembali”. Ungkapan ini tidak salah. Setidaknya di
dunia panggung tarling Cirebon, penyataan itu bukan sebuah olok-olok,
bukan pula analogi. Tapi realita.

Persisnya adalah jika tontonan tarling tidak bisa memancing penontonnya
berjoget, maka habislah seniman itu. Penonton akan menyuruhnya turun dari
panggung saat itu juga. Lebih dari itu, bahkan tak jarang kerusuhan antar
kampung pun bisa tersulut, karena sang musisi dikeroyok massa.

“Itu serius, dulu pernah terjadi perkelahian karena sinden tarking tidak
bisa menghibur penonton yang kebanyakan meminta tarling yang dicampur
dengan dangdut koplo,” kata Abah Dino Syahrudin, penggerak seni di Kota
Cirebon yang saya temui belum lama ini.

Salah satu “korban” modernisasi tarling, adalah Nana Sudjana, 76, sesepuh
seniman tarling di Cirebon yang sampai kini masih menggerakkan kesenian
ini dengan segala keterbatasan sarana.

Lelaki dengan 9 cucu dan 1 cicit ini adalah saksi hidup, bagaimana dia
bersama sesama seniman tarling terus bertahan dengan patronnya yang lama.
Sebuah kesenian musik yang esensinya terdiri dari itar (gitar) dan suling
(seruling). Maka sejak itu orang menyebut tarling.

Kata Mang Djana, tarling berkembang pertamakali di Cirebon pada 1930 an,
semasa Belanda hengkang dan Jepang menggantikannya,” kata lelaki tua ini
saat ditemui para jurnalis dalam awarding trip di Cirebon belum lama ini.

Selain gitar dan seruling, pemain lain memainkan kecrek, sejenis logam
yang dipukul ritmis yang bertindak sebagai pengatur tempo lagu. Selain ada
juga gendang dan gong.

“Kalau tarling moderen ditambahin gendang dangdut, tapi ritem (rhythm) dan
melodinya bisa dimainkan dengan organ tunggal,” kata Mang Djana yang
mengaku bermain gitar sejak tahun 1946.

Mabes tarling

Tarling klasik satu-satunya yang masih tersisa di Cirebon hanya ada di
Kampung Pesisiran Samadikun Gang Melati, Desa Kebon Baru, Kecamatan
Kejaksan, di rumah Mang Jana.

Sebuah kawasan gang-gang sempit d pinggir pantai. Di sana terdapat sebuah
rumah sederhana yang dijadikan markas para musisi tarling itu berada di
pesisir. Tapi rumah yang dijadikan mabes-nya taring itu masih menjorok
lagi ke dalam. Masih harus berjalan kaki di jalan kampung yang sempit dan
harus melewati timbunan sampah.

Mang Djana, begitu orang sering memanggilnya adalah generasi kedua seniman
tarling klasik Cirebon. Disebut klasik karena dia bersama grup tarlingnya
masih betahan dengan bentuknya yang lama dan mencoba menjauh dari pengaruh
musik industri seperti dangdut.

“Memanh tarling Cirebonan dalam wujudnya yang sekarang sangat berbeda
dengan tarling yang saya geluti dulu,” kata Mang Jana.

Yang dimaksud Mang Djana, generasi sekarang menampikan tarling dalam
patron moderen misalnya memasukkan musik dangdut dan beraroma sensual,
dengan penyanyinya yang seronok sebagamana febomena dangdut koplo.

Sementara Mang Djana, dengan dua orang pesindennya yakni Suteni dan Nani,
bertahan dengan kiser atau nyanyian kesedihan yang menyuarakan jeritan
hati dalam syair lagunya.

Ikhwal nyanyian kesedian ini, maka Abah Dino bersikeras, “Sejarahnya
memang mirip musik blues di Amerika, yaitu sama-sama menyanyikan jeritan
dan kepedihan hati,” katanya.

Kiser yang dimaksud Abah Dino adalah misalnya Kiser Panggugah, Kiser
Saidah Saidan, atau Kiser Kedondong. “Ya, inilah lagu-lagu klasik yang
bisa membuai penikmatnya, dan sama sekali tidak bisa memancing joget
seperti halnya tarling moderen,” kata ketua Forum Bela Budaya Cirebon ini.

Masih kata Abah Dino, ceritanya tak berhenti sampai di situ, para tokoh
tarling masa lalu pun melengkapi pertunjukkan tarlingnya dengan pergelaran
drama. Adapun drama yang disampaikannya itu berkisah tentang kehidupan
sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat.

Akhirnya, lahirlah lakon-lakon seperti Saida-Saeni, Pegat-Balen, maupun
Lair-Batin yang begitu melegenda hingga kini. “Bahkan, lakon Saida-Saeni
yang berakhir tragis, selalu menguras air mata para penontonnya,” lanjut
Dino.

Tapi satu hal yang pasti, seni tarling saat ini meskipun telah hampir
punah, tapi masih ada yang sedikit orang yang membela.

Tarling selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah masyarakat
pesisir pantura. Dikarenakan tarling adalah jiwa mereka, dengan ikut sawer
keatas panggung atau sekedar melihatnya, dan mendengarnya seolah mampu
menghilangkan beratnya beban hidup yang mengimpit.

Lirik lagu maupun kisah yang diceritakan di dalamnya, juga mampu
memberikan pesan moral yang mencerahkan dan menghibur. Misalnya “Kembang
Kilaras”, “Waru Doyong”, “Pemuda Idaman” ciptaan Sadi M atau yang nakal
seperti “Warung Pojok (Abdul Adjib).

Meski kini tarling makin terseok dan tergusur oleh dangdut koplo dan
budaya portable organ tunggal, setidaknya di dunia tarling pernah
berseliweran nama-nama besar, sebut saja seperti Uci Sanusi, Jayana,
Sunarto Martaatmadja, Abdul Adjib, Lulut Casmaya, Hj. Dariyah, Maman
Suparman, Pepen Effendi dan sekarang Mang Djana.

Padahal bangunan yang berlokasi di Jl Gendong Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur ini memiliki jejak sejarah yang luar biasa, dari masa ke masa. Riwayat Sarekat Islam (SI) Semarang atau yang dikenal juga sebagai Sarekat Islam (SI) Merah, kita boleh juga menyebutnya sebaga SI Merah Semarang, merupakan sejarah internasional yang nilai kesejarahannya sudah tidak mungkin akan dihapuskan.

Di markas Sarekat Islam Jl Gendong, Kelurahan Saridejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dulu Sekolah SI Semarang didirikan pahlawan nasional kita, Tan Malaka. Sekolah SI Semarang merupakan sekolah bagi anak-anak kaum buruh yang miskin di era kolonialisme.

Dari pergerakan SI Merah Semaranglah kelak partai komunis pertama di Asia bediri. Dari sini pula, kelak terlahir konsep pergerakan bangsa menuju negara Indonesia yang merdeka, yang bernama Republik Indonesia. Konsep tertulis Menuju Republik Indonesia dan strateginya untuk menggapai kemerdekaan, kali pertama ditulis salah satu pimpinan SI Merah Semarang, Tan Malaka, pada tahun 1924. Delapan tahun kemudian, Bung Hatta menulis risalah Ke Arah Indonesia Merdeka (1932). Setahun setelah Bung Hatta menulis risalah itu, atau sembilan tahun setelah brosur Tan Malaka itu beredar, Bung Karno menulis risalah Mencapai Indonesia Merdeka (1933).

Dari SI Semaranglah, pada tahun 19-belasan berkembang gerakan semacam teologi pembebasan, perkawinan Islam dan sosialisme, berkembang tanpa memandang muslim atau nonmuslim atau ras dan suku, untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Di Amerika Latin gerakan macam teologi pembebasan ini baru berkembang pada tahun 1960-an.

Dari generasi-generasinya SI Semarang ini pun nantinya terlahir pemberontakan bersenjata untuk kali pertamanya sepanjang masa penjajahan kolonial, terjadi pada tahun 1926-1927, yang pemberontakannya menjalar ke seluruh Jawa dan hingga Sumatera. Kisah pemberontakannya ini menjadi inspirasi bagi kaum pergerakan sesudahnya, dan riwayatnya menjadi buku pengantar tidur para tokoh pendiri RI seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan banyak lagi.

Kita dapat membaca riwayat pergerakan SI Semarang pada buku-buku seperti Di bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang (1917-1920) karya Soe Hok Gie. Kemudian di buku otobiografinya Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara, yang pada salah satu babnya ia menorehkan tinta tentang “Semarang kota Merah”. Tan Malaka adalah salah satu pemimpin SI Merah Semarang yang pada tahun 1963 diberi kehormatan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno.

Pembaca yang budiman dapat pula mempelajari riwayat SI Semarang yang ditulis sejumlah sejawaran dunia di luar negeri, antara lain di buku Kemunculan Komunisme Indonesia (1965) karya Ruth McVey, sejarawan Cornell University. Kemudian di buku Nationalism and Revolution in Indonesia (1952), Cornell University Press, karya George McTurnan Kahin.

Panjenengan pun bisa menikmati riwayat SI Semarang di buku biografi Tan Malaka yang ditulis Harry A Poeze, peneliti dari KITLV Belanda, yang seumur hidupnya mengabdikan diri untuk meneliti dan menulis sejarah Tan Malaka.

Mempertahankan Keaslian Bangunan
Pada 12 Juni 2008 silam pernah ada sejumlah pihak yang mengusulkan ke wali kota Semarang untuk memanfaatkan lahan di atas bangunan bekas kantor SI Semarang ini, supaya diizinkan membangun bangunan tiga lantai di atas lahan eks kantor SI Semarang di Jl Gendong itu. Bangunan tiga lantai itu butuh dana Rp 5 miliar dan itu menjadi konsekuensi pemohon. Waktu itu yang ditemui adalah Plt Wali Kota Semarang Mahfudz Ali, sebab wali kotanya, Pak Sukawi Sutarip sedang cuti lantaran maju sebagai cagub dalam ajang Pemilihan Gubernur Jateng 2008. Pak Mahfudz Ali kemarin saya konfirmasi mengenai itu, ia membenarkan pernah ada pengajuan tersebut.

Mengganti bangunan lawas menjadi bangunan baru tiga lantai, berarti mayoritas keaslian bangunan eks kantor SI Semarang tersebut akan dihilangkan. Menurut saya, kalau mau mendirikan pusat layanan kesehatan yang mengedepankan pertimbangan bisnis atau kesejahteraan ketimbang mempertahankan keaslian dan nilai sejarah bangunan lawas yang ada sekarang, rasanya kok lebih baik mencari tempat lain saja.

Bayangkan seandainya bangunan Lawangsewu waktu banyak kerusakan dulu itu dipugar dengan menghilangkan mayoritas keasliannya, setelah itu dibangun (misalnya) sebuah menara seperti Menara Suara Merdeka atau hotel seperti Hotel Best Western Star, kemudian pada menara atau hotel tersebut ditulisi “Lawangsewu”, apa jadinya?

Memang iya bangunan itu kondisinya memprihatinkan, namun sebenarnya masih bisa diselamatkan. Kita semua berharap ke depan negara dalam hal ini Pemkot Semarang bisa mengambil alih dan memperbaiki bangunan bersejarah ini dan mengelolanya, entah akan dikelola bersama masyarakat atau akan dikelola Pemkot sendiri.

Status lahan dan bangunan eks kantor SI sekarang ini masih perlu ditelusuri. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Lahan Mangkrak, kalau memang suatu bangunan itu mangrak dan kepemilikannya tidak jelas, maka haknya bisa dicabut menjadi milik negara. Danm karena bangunan tersebur usianya sudah di atas 50 tahun dan kriterianya sudah memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan UU Cahar Budaya No 11/2010, pemerintah dapat menjadikan itu sebagai cagar budaya.

Kalau Pemkot tidak memiliki anggaran, asal ada political will, Pemkot dan masyarakat setempat bisa saja melibatkan masyarakat umum yang peduli.

Untuk sementara waktu kalau memang niatnya mau menyelamatkan kesejarahan bangunan itu, tidak perlu dana Rp 5 miliar, tetapi mungkin dana sebesar harga satu rumah di Semarang tipe 29, yakni sekitar Rp 100 juta atau Rp 150 juta, sudah cukup. Setelah itu nanti dipikirkan proses menuju cagar budayanya dan pemugarannya.

Sementara waktu untuk menyelamatkan bangunan ini dari keruntuhan, warga sekitar, RT/RW setempat mungkin bisa saja mengajukan dana bantuan sosial ke wali kota, dan nanti gedung itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum warga, misalnya untuk pengajian, les anak sekolah, untuk acara 17an, bisa untuk balai pertemuan warga tingkat RT dan RW, dapat juga untuk pameran event kesenian. Yang penting warga dan Pemkot sudah sepakat menyelamatkan gedung bekas kantor SI Semarang itu dulu.

Penemuan
Kita sepertinya harus berterima kasih kepada Mas Rukardi, sang “penemu” gedung eks SI Semarang itu. Saya katakan penemu, ialah karena ia yang membaca buku-buku sejarah Semarang, salah satunya buku Riwayat Semarang karya Liem Thian Joe (terbitan tahun 1933), kemudian menelusuri ke Jl Gendong Semarang Timur, bertemu penjaganya, namanya Pak Abdulrosjid, dan Pak Abdulrosyid membenarkan kalau itu eks kantor SI.

Mas Rukardi yang sekarang pemimpin redaksi Tabloid Cempaka ini menelusuri bekas kantor SI ini sendirian. Dia pulalah yang kemudian mewartakan temuannya terhadap lokasi eks kantor SI Semarang itu di harian Suara Merdeka pada tanggal 23 Mei dan 24 Mei 2008. Ia menulis dalam tulisan berseri selama dua hari.

Tapi Mas Rukardi menolak disebut penemu. Menurutnya kalau menyebut dirinya itu sebagai penemu, adalah terlalu berlebihan. Namun kalau disebut yang mewartakan, menurutnya itu lebih pas. “Saya saat itu pula kan saya wartawan Suara Merdeka yang floating, karena floating ya saya banyak membaca bukku tentang sejarah Semarang, jadi mencari beritanya ya blusukan gitu,” kata dia pada saya.

Baiklah, bolehlah Mas Rukardi ini menolak disebut sebagai penemu, tetapi bagaimana pun ia adalah penemu. Dia itu pemerhati sejarah, dan dia pulalah sejarawan yang menemukan dan mewartakan ke publik. Jadi apa salahnya kalau disebut sebagai orang yang menemukan eks kantor SI Semarang dan penjaganya, Pak Abdulrosyid.

Pekan lalu hari Jumat ((17/5), saya mendapat pinjaman buku dari Mas Pratono, jurnalis Radar Semarang (Grup Jawa Pos), buku itu berjudul Semarang (1956), karya Soekirno dkk. Pada halaman 47, ada penjelasan mengenai eks kantor SI Semarang. Saya tunjukkan buku itu ke Mas Rukardi dan menurutnya ada data baru dari buku tersebut, bahwa ternyata gedung eks SI Semarang itu dahulu jadi markas kaum pergerakan yang lintasindeologi.

Menurut Soekirno dkk, dalam buku itu, disebutkan, eks kantor SI Semarang itu dulunya berbama Gedung Rakjat Indonesia (GRI), beralamat di Jl Gendong 1144 Semarang. Diceritakan di situ sebagai berikut:

-GRI Jl Gendong dibuat pada tahun 1919 dan selesainya pada tahun 1920. Dibuat oleh Semaun dan kawan-kawannya, dengann biaya yang didapat dari pengumpulan masyarakat 1 sen-2 sen, dan ada pula bagi yang tidak punya uang menyumbangkan barang, misalnya bata dan sebagainya.

-Jika siang, GRI Jl Gendong ini dimanfaatkan untuk sekolah, malam pada waktu lowong difungsikan untuk rapat-rapat umum, pada waktu itu yang mempergunakan gedunng hanyalah Sarekat Islam. Lama kelamaan, setelah pecahnya SI, muncullah Sarekat Rakjat (SR), yang menjadi onderbouw-nya PKI (Partai Komunis Indonesia), di antara pemimpin/penganjur yang memanfaatkan gedung itu adalah Tan Malaka.

-Antara tahun 1926-1927, bersamaan waktu penangkapan dan pembuangan terhadap pemimpin-pemimpin dan rakyat Semarang yang mengadakan pemberontakan bersenjata terhadap Pemerintah Kolonial Belanda ke Digul, gedung itu ditutup.

-Tahun 1930, GRI Jl Gendong itu dibuka lagi oleh panitia yang terdiri dari PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), Partindo (Partai Indonesia), PNI (Pendidikan Nasional Indonesia), dan lain-lain, dan selanjutnya untuk rapat-rapat.
(Sebagai catatan, Pendidikan Nasional Indonesia, kita tahu, organisasi ini merupakan organisasi pergerakan yang didirikan Bung Hatta, dan Bung Syahrir segera bergabung dalam organisasi ini. Sedang Partindo, ialah partai yang berdiri karena dilatarbelakangi adanya penangkapan para pemimpin PNI. Pimpinan partai kemudian dipegang Sartono SH, namun Sartono menghawatirkan kelanjutan dan perkembangan PNI. Ia khawatir jika PNI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya demi keselamatan, PNI dibubarkan dan berdiri partai baru yaitu Partai Indonesia (Partindo). Namun, anggota PNI yang tidak setuju dengan pembubaran, yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan kawan-kawan, membentuk partai lain bernama PNI Pendidikan yang berpusat di Bandung. Setelah Bung karno dibebaskan pada tahun 1931, ia memilih bergabung dengan Partindo. Adapun PBI, sejarahnya begini, ini ada kaitannya dengan Indische Studie Club di Surabaya yang dipimpin Dr Sutomo. Pada tahun 1931, perkumpulan itu diubah menjadi dengan tujuan perjuangannya untuk menyempurnakan derajat bangsa Indonesia dengan melakukan hal nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat. Kemudian pada tahun 1935, PBI dan Budi Utomo bergabung dan selanjutnya membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra) yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Raya dengan diketuai Dr Sutomo dan berpusat di Surabaya).

-Ketika keadaan berkembang (1930-1938), GRI Gendong itu pernah didatangi di antaranya Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, AK Gan, Amir Syarifudin, Muhammad Yamin, Woejaningrat, dr Soetomo, dll.

-Ketika Jepang masuk, menurut buku “Semarang” tersebut, gedung eks SI ini tidak untuk apa-apa, hanya dijaga saja.

-Di waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, gedung itu tidak terpakai.

-Pada waktu Pertempuran Lima Hari di Semarang, gedung eks SI itu dipergunakan sebagai Pos Palang Merah.

-Setelah itu dikuasai Bapri yang diketuai Mr Ichsan.
(Sekadar catatan, Mr Ichsan adalah tokoh penting di Semarang, namanya sekarang diabadikan sebagai nama salah satu gedung di lingkungan Balai Kota Semarang).

-Oleh Mr Ichsan, GRIS Gendong ini selanjutnya diserahkan ke PAGRI (Panitia Gedung Rakyat Indonesia) yang dipimpin Mohammad, Soekamsi, dan Soedarso.

Pada penjelasan tentag GRI di halaman 47 buku “Semarang” tersebut, tidak langsung disebut alamat GRI. Namun pada halaman lain, yakni pada halaman 191-197, selain organisasi-organisasi yang sudah disebutkan tadi, disebutkan organisasi-organisasi yang pernah beralamat di “GRI Gendong No 1144 Semarang”, yaitu:

-SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Cabang Semarang
-Perbum (Persatuan Buruh Minyak) Cabang Semarang
-SBKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan) Cabang Semarang
-SBPI (Serikat Buruh Percetakan Indonesia) Cabang Semarang
-BTI (Barisan Tani Indonesia) Cabang Semarang
-Komite Rakyat Cabang Semarang
-Pemuda Rakyat Cabang Semarang

Demikian penjelasan Soekirno dkk. Dari penjelasan buku Soekirno, tak disangkal lagi bahwa bangunan di Jl Gendong Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, yang ditunjukkan Pak Abdulrosyid ke Mas Rukardi itu adalah bekas kantor SI Semarang yang sepeninggalan SI itu menjadi markasnya kaum pergerakan yang punya latar belakang ideologinya bermacam-macam.

Kondisi Eks Kantor SI Sekarang
Tanggal 24 April lalu, kebetulan saya dkk mengundang Bung Fadli Zon ke Semarang, untuk menjadi pembicara bedah buku Hari Terakhir Kartosoewirjo: 81 Foto Eksekusi Imam DI/TII, di Kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang. Fadli Zon adalah pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia yang juga pendiri Fadli Zon Library, penulis dari buku tersebut.

Selepas itu Fadli kami ajak ke GRI Gendong itu dengan ditemani Mas Rukardi. Kebetulan Mas Rukardi merupakan pembanding dalam bedah buku itu. Fadli tercengang, bangunan bersejarah itu masih ada.

Ketika kami masuk melihat-lihat, Bung Fadli sempat berucap kalau dirinya merasakan aura kuat pada bangunan itu, di kelapanya terbayang ke alam masa lalu, mengenai pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat umum di gedung tu. Fadli mengatakan bahwa bangunan eks kantor SI yang masih terjaga keasliannya itu harus diselamatkan dan kalau Pemkot Semarag mau proaktif, sebetulnya bisa dimasukkan sebagai cagar budaya. Menurut dia, melihat kondisinya, masih sangat memungkin untuk diselamatkan.

Mas Dwi Yasmanto, anggota Komisi E DPRD Jateng (komisi yang membidangi pendidikan dan kebudayaan) yang turut serta hadir di situ, mengatakan, dirinya merinding saat berada di dalam eks kantor SI itu. “Pikiran saya langsung ke bayangan rapat-rapat umum mereka. Bulu kudukku berdiri. Orang-orang zaman dulu itu memang luar biasa,” ucap dia.

Pada saat kami ke sana, kondisinya memang seperti yang pernah ditulis Mas Rukardi di Suara Merdeka pada 23 Mei 2008. Meski sisa-sisa kemegahannya masih tampak, nasib bangunan yang kini bernama Balai Muslimin itu sungguh mengenaskan. Fisiknya banyak yang rusak, bubungan atap bagian depan ambrol, dinding serta interiornya kusam dan tak terawat. Puing-puing teronggok di sejumlah tempat.

Selain dua keranda, tumpukan tikar, dan sebuah podium yang telah beralih fungsi menjadi pengimaman, gedung itu tak menyimpan perabotan lain. Sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sarirejo yang mendompleng di sisi selatan terlihat tutup.

Memang memprihatinkan, namun sekali lagi kami tekankan, bangunan itu masih mungkin diselamatkan keasliannya, janngan digantikan dengan bangunan model lain, apalagi jadi bangunan modern tiga lantai senilai Rp 5 miliar yang tidak pernah dikenal Semaun, Tan Malaka, Bung Karno, Hatta, Syahrir, Sutomo, dll.

Sepintas bangunan panjang beratap tumpang menghadap ke arah barat itu tidak menampakkan tanda kesejarahan. Tapi kalau masuk ke dalam, masih ada inisial ”SI” yang terdapat di lantai, tepat di tengah-tengah bangunan.

Inisial itu dibentuk dari pasangan ubin berwarna hitam. Sedangkan latar belakangnya ubin kuning dengan lis warna merah. Inilah yang menjadi tanda bahwa gedung ini pernah menjadi kantor Sarekat Islam.

Rukardi menjelaskan, menurut pengakuan Seksi Gedung Balai Muslimin, Pak Abdulrosjid , meski kondisi ubinnya tidak layak pakai, bagian inisial ”SI” tetap dipertahankan. Bangunan tak lagi bisa dipakai sejak awal Mei 2008, lantaran atapnya, yang ini menjadi jalan masuk air kalau turun hujan.

Sebelum itu, Balai Muslimin makmur dengan pelbagai kegiatan. Mulai latihan bela diri, pentas seni sampai aktivitas keagamaan. Biasanya, setiap Jumat, gedung itu dimanfaatkan warga untuk Shalat Jumat. “Dari keterangan Pak Abdulrosiyd, sejak atapnya roboh, warga shalat di masjid-masjid di sekitar Kampung Gendong,” ujar Rukardi.

Kepada kami Rukardi juga menjelaskan, atas keterangan Abdulrosjid, eks Kantor Sarekat Islam Semarang itu tanahnya berasal dari wakaf salah seorang keturunan keluarga Tasripien yang menjadi anggota SI.

Ke Wali Kota
Kami akhirnya dapat bertemu dengan Plt Wali Kota Semarang, Hendi Hendrar Prihadi, 10 Mei lalu, untuk menginformasikan dan menyampaikan kondisi dan permasalahan eks kantor SI Semarang tersebut, supaya ada progress dari Pemkot untuk menyelamatkan bangunan GRI Gendong itu.

Ke arah cagar budaya tentu butuh proses yang tak sebentar. Maka kami menanyakan apakah mungkin Pemkot membantu masyarakat sekitar untuk menyelamatkan bangunan itu agar nanti difungsikan dan dirawat masyarakat setempat sebagaimana sebelum Mei 2008 silam warga memanfaatkannya untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, dan sebagainya.

Pemkot tentunya ada dana bantuan sosial atau dana hibah untuk kepentingan umum masyarakat seperti itu. Bukan dana milyaran yang kita inginkan, tetapi mungkin beberapa puluh juta, syukur-syukur seratusan juta, untuk membantu masyarakat sekitar, RT, RW, kelurahan setempat, dan pelaku sejarah yang masih sugeng, untuk perbaikan awal agar jangan sampai ambruk.

Plt Wali Kota mengatakan bahwa kalau saja ada pemiliknya dan pemiliknya menghibahkan bangunan itu, akan lebih mudah bagi Pemkot untuk memperbaikinya. Namun masalahnya, siapa pemiliknya itu. Itulah masalahnya, tidak ada yang tahu siapa pemilik tanah dan bangunan tersebut, warga sekitar pun tidak ada yang tahu, Pak Abdulrosyid juga tidak memiliki dokumennya.

Mas Hendi pun telah meminta tolong Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman, Eko Cahyono, dan menyampaikan supaya membantu penelusuran dokumen kepemilikan tanah dan bangunan itu, barangkali ada dokumennya, dan agar kalau ada perkembangan dilaporkan.

Plt Wali Kota juga menyampaikan ke Pak Cahyono, agar kalau ada mengajukan pemanfaatan lahan di lokasi eks kantor SI itu, namun pemanfaatannya nanti akan menghilangkan keaslian bangunan eks kantor SI tersebut, supaya tidak diizinkan, supaya bangunan tersebut bisa menjadi peninggalan sejarah yang tetap asli. Prinsipnya, kata Hendi, Pemkot siap berupaya memperhatikan hal itu.

Menurut Mas Rukardi kepada Plt Wali Kota, pada tahun 2008 ada pengusulan dari sejumlah pihak ke wali kota kala itu yang ingin memanfaatkan peninggalan SI Semarang itu namun dengan menggantikan gedung lawas menjadi gedung baru berlantai tiga, gedung berlantai tiga menurut perancangnya akan menelan dana Rp 5 miliar. Padahal banguna aslinya satu lantai dan satu atap, dan untuk menyelamatkan itu sementara waktu penyelamatan gedung itu tidak perlu dana Rp 5 miliar.

Kepragmatisan warga ini juga harus diwaspadai. Khawatirnya, jika warga setempat diiming-imingi gedung baru yang akan menyejahterakan mereka, warga menjadi lebih tergiur dengan itu. Padahal gedung baru tersebut tidak akan punya nilai sejarah sebagaimana bangunan lawasnya. Sifat pragmatis ini tentu berbahaya, karena itu buth otoritas Pemkot untuk penyelamatannya.

Seandainya sejumlah pihak itu tadi tidak ingin menghilangkan keasliannya namun ingin menyelamatkan bangunan lawasnya agar tidak roboh, memperbaikinya, dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum, tentu saja itu wajib disokong. Namun jika bangunan lawasnya akan dihilangkan nilai keasliannya, kami memberi masukan ke Plt Wali Kota agar mencegahnya, atau menyadarkan mereka agar tetap mempertahankan keaslian bangunan sejarah GRI Gendong. Mas Hendi sepakat dengan itu.

Action Dulu
Belum lama ini saya pun mencoba berkomunikasi dengan Mas Priyono, kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, mengenai kemungkinan pelacakan dokumen kepemilikan tanah dari bangunan GRI Gendong itu.

Meski belum dilacak, Mas Priyono mengatakan, kemungkinan itu belum ada sertifikatnya. Kalau memang itu mangkrak, dan pemiliknya tidak jelas, terang dia, maka itu bisa menjadi milik negara, dan mengacu UU Cagar Budaya, itu bisa dimasukkan sebagai cagar budaya di Kota Semarang.

Kalau memang bangunan itu nyata-nyata memiliki nilai sejarah dan kondisinya mangkrak, ujar Mas Priyono, maka menjadi kewajiban negara dalam hal ini Pemkot Semarang dan Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk terlibat menyelamatkannya. Kalau Balai Pelestarian Cagar Budaya belum bergerak apa-apa, Pemkot Semarang bisa mengawali bergerak.

Cagar budaya, kata dia, bisa saja tiap tahun bertambah, karena akan selalu ada temaun-temuan. Anggota masyarakat kalau ada temuan, ujar ia, sebaiknya supaya melaporkannya ke pemerintah daerah.

“Namanya peninggalan sejarah itui kan awalnya tidak tahu, ya kalau menjadi tahu ya mestinya elemen masyarakat melaporkannya ke pemerintah. Maka dari itu kan jumlah cagar budaya itu bisa terus bertambah jumlahnya karena keberadaannya bisa saja baru ditemukan belakangan,” ucapnya.

Kepala Kantor Pertanahan menyarankan, seandainya ada pemilik tanah dan bangunan bangunan GRI Gendong itu, untuk bisa tahu caranya adalah dengan dipancing. “Jadi warga sekitar, atau warga dan Pemkot action dulu saja, diperbaiki bangunan itu dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, mislanya untuk keagamaan, untuk acara 17an, balai pertemuan, dan sebagainya. Ditunggu saja beberapa lama,” ujar dia.

“Kalau ada yang muncul, maka nanti kita, masyarakat, dan Pemerintah Kota bisa menanyakan dokumen kepemilikannya, kalau memang ada bisa saja Pemkot membeli tanah dan bangunan itu dari orang tersebut, kemudian dijadikan cagar budaya. Kalau memang mangkrak, berarti itu bisa menjadi milik negara untuk dilestarikan, kan aturannya (UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya) jelas,” katanya. (*)

-Penulis adalah jurnalis, blogger, pehobi sejarah, tinggal di Semarang
-Akun twitter @YunantyoAdi

Wahai Ibu Kita Kartini
Putri Yang Mulia
Sungguh Besar Cita-Citanya
Bagi Indonesia

Masih ingat dengan lagu Ibu Kita Kartini? Saat masa sekolah, lagu Ibu Kita Kartini menjadi lagu perjuangan yang wajib dihafalkan. Atau seringkali lagu ciptaan WR Supratman ini menjadi lagu wajib kala pelajaran seni musik atau seni suara.

Ya, setiap 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini. Selalu ada saat untuk merenung dan merefleksikan kehidupan Raden Ayu (RA) Kartini sebagai salah satu pahlawan wanita Indonesia. Hidupnya membawa dan memberi berkat bagi sesama khususnya kaum perempuan. Bahkan, entah apa jadinya apabila Kartini tidak pernah berjuang dan mengangkat hidup kaum perempuan. Apa yang terjadi pada diri perempuan di Indonesia?

Saya mengenal RA Kartini sejak di bangku taman kanak-kanak lewat cerita orang tua dan guru. Mereka menuturkan riwayat hidup dan perjuangannya. Kecintaan saya pada Kartini semakin berkobar manakala diajak oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng saat menelusuri tempat-tempat bersejarah RA Kartini selama di Rembang.

Semula RA Kartini hanya dikenal di kota ukir Jepara. Namun, sebenarnya semenjak menikah dengan Bupati Rembang Djoyodiningrat, sosok pahlawan wanita yang lahir 21 April 1879 ini juga meninggalkan kenangan di Kabupaten Rembang.

Selepas menikah dengan suaminya, putri RM Adi Pati Aryo Samingun Sosroningrat Bupati Jepara periode 1880-1905 itu harus meninggalkan kota kelahirannya dan mengikuti suaminya ke Rembang. Kala itu, Kartini sangat bahagia tinggal di Rumah Dinas Bupati Rembang. Anggapan RA Kartini tidak bahagia di Kabupaten Rembang tidaklah tepat. Sebab, oleh suaminya RA Kartini mendapatkan ruang gerak yang sama memperjuangkan kaum perempuan di masa itu.

Menurut Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kabupaten Rembang Edi Winarno, RA Kartini banyak menulis buku dan surat di Rembang. Terbukti, ada beberapa hasil karyanya yang asli masih tertinggal disini. Meskipun sebagian besar sudah dibawa ke Belanda.

Setelah menikah, RA Kartini diboyong suaminya di Rumah Dinas Bupati yang saat ini menjadi Museum Kartini. Tepatnya di lokasi yang sekarang menjadi Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Rembang. Di museum inilah, RA Kartini tinggal selama 11 bulan.

Gedung museum RA Kartini ada sekitar 133 koleksi peninggalan RA Kartini dan keluarga Bupati Rembang, Djoyodiningrat. Denah bangunan ini berbentuk pendopo dan bangunan utama persegi empat. Bangunan utama terdiri atas beberapa ruang. Di antara pendopo dan ruang utama terdapat foto reproduksi RA Kartini yang berukuran cukup besar dengan bingkai berwarna emas. Pada bagian bawahnya dihias berbagai kuntum bunga.

Beberapa koleksi RA Kartini di museum ini masih terawat dengan baik. Di kamarnya tersimpan satu ranjang kayu berukir, meja berbentuk persegi panjang dengan marmer pada bagian diatasnya yang berfungsi untuk merawat bayi.
Masih di tempat yang sama, ada satu meja rias berbentuk hampir seperti trapesium. Di atas meja rias tersebut terdapat cermin berbentuk lingkaran yang digantungkan pada dinding.

Di ruangan lainnya, tersimpan pula beberapa foto keluarga. Seperti, foto RA Kartini dan Djoyodiningrat. Serta, foto saudara Kartini, Roekmini, Kartinah dan Soematri yang berangka tahun 1903. Di museum ini juga terdapat tulisan tangan RA Kartini pada beberapa lembar kertas. Ia menulisnya dengan menggunakan bahasa Belanda berhuruf sambung italic. Di dekatnya ada buku tua yang cukup tebal. Pada sampulnya bertuliskan ”DOOR DUISTERNES TOT LICHT” yang pada bagian bawahnya tedapat keterangan bertuliskan ”Habis Gelap Terbilah Terang (buah karya tulisan tangan RA Kartini)”.

Dalam usianya 25 tahun, empat hari setelah melahirkan putranya RM Soesalit tepatnya 17 September 1904, RA Kartini meninggal dunia. Beliau kemudian dimakamkan di desa Bulu 17,5 kilometer ke arah selatan dari kota Rembang. Di pemakaman ini juga terdapat makam suaminya dan putra satu-satunya RM Soesalit. Adapula tempat pesanggrahan sebagai area peristirahatan beliau beserta permaisurinya RA Kartini.

RA Kartini sungguh luar biasa. Ia menembus cakrawala baru mewujudkan impiannya memajukan kaum perempuan yang saat itu berada pada status sosial rendah, terpuruk dan terbelenggu adat. Kartini hanya mengenyam pendidikan Europese Lagere School (ELS). Saat usia 12 tahun pun, ia harus dipingit karena adat tidak memperbolehkan wanita keluar rumah. Namun, ia masih tetap belajar menulis dan membaca.

Kemampuannya berbahasa Belanda membuat RA Kartini mengembangkan komunikasi dengan dunia luar. Ia berkirim surat dengan sahabatnya di Belanda. Salah satunya, Rosa Abendanon. Rosa banya bercerita tentang kemajuan wanita Eropa. Ia pun mengirimi buku-buku, koran dan majalah kepada RA Kartini.

Dari sini, RA Kartini semakin tertarik tentang kemajuan berpikir wanita Eropa. Ia pun berniat memajukan perempuan pribumi. Jiwanya memberontak melihat penderitaan, penindasan, dan ketidakberdayaan wanita di sekeliling.  Hegemoni laki-laki atas wanita menginspirasi Kartini untuk menerjang dan mengangkat harkat serta martabat kaumnya.

Kartini semangat untuk terus belajar dan mewujudkan cita-citanya. Ia mengajak kaum wanita pribumi untuk belajar membaca dan menulis. Di Rembang pun, cita-citanya tak pernah berhenti. Ia mendirikan sekolah tepat di depan rumahnya di Rembang.

Buah karyanya dituangkan dalam bentuk tulisan. Ia menulis artikel dan mengirimkan serta dimuat beberapa kali di majalah tersebut. De Locomotief , majalah dari Semarang yang diasuh Pieter Brooshooft, selalu menjadi santapan bacaan yang menambah gizi wawasan.

Sayang, waktu itu belum ada internet. Andai ketika itu sudah ada, dapat dibayangkan RA Kartini pasti rajin berselancar di dunia maya untuk mendapatkan pengetahuan.

Dia menginginkan wanita pintar agar anak-anaknya juga menjadi generasi yang cerdas, pandai, dan berbudi luhur karena seorang wanita memegang peranan penting bagi pendidikan dan perkembangan dalam keluarga. Zaman pun terus bergerak. Jerih payah dan perjuangan Kartini akhirnya berbuah. Banyak wanita yang menduduki posisi penting di bumi pertiwi ini. Contoh Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat Presiden Republik Indonesia. Pimpinan Radio Republik Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun ini dipimpin seorang wanita, Rosarita Niken Widiastuti. Banyak wanita pengusaha yang sukses sehingga namanya mendunia.

Semoga semangat perubahan yang digelorakan Kartini merasuk pada diri setiap wanita Indonesia untuk menjadi agen perubahan. Wanita harus mampu mengubah situasi menjadi lebih baik bagi Indonesia. Semoga keberadaan setiap wanita Indonesia menjadi berkat bagi sesama dan anak-anaknya.

Beginilah kenyataannya. UN kali ini amburadul. Bagi kalangan yang menentang, termasuk penulis, sebetulnya tahun ini dijadikan momen untuk menghapus UN, sebagaimana dulu Mahkamah Konstitusi sudah memenangkan gugatan aturan penyelenggaraan UN ini.

Sayang, tidak pernah ada reaksi, dan hanya akan disempurnakan saja penyelenggaraannya, dengan mempertimbangkan ujian sekolah dan nilai total yang diraih siswa. Bobot UN hanya 60 %, sehingga ujian ini jalan terus.

Padahal dari dulu dilaksanakan pertama kali sejak disebut Unas, ujian akhir sekolah oleh Negara ini sudah menjadi momok yang sangat menakutkan. Model pelaksanaannya saja, sudah dibuat menjadi sesuatu yang menimbulkan miris.

Betapa tidak, untuk mendistribusikan soal, bahkan sejak soal dicetak di percetakan, kesannya sudah sangat menakutkan. Polisi bersenjata otomatis mengawal setiap detik, 24 jam. Seakan bisa terjadi kudeta, serangan yang menghancurkan Negara atau mengganggu kamtibmas saja.

Ruang penyimpangan disegel tiga lapis, sepertinya aka nada orang yang menjebol kemudian mencuri atau bahkan merampok soal UN, dan dijual dengan harga sangat tinggi kepada para siswa yang mengikuti UN untuk memperkaya diri dalam sesaat.

Penjaga UN diwanti-wanti agar mengawasi ketat. Masih ditambah dengan pengawas independen dari perguruan tinggi, karena tidak adanya kepercayaan pada guru sekolah, yang sudah disilang penuh untuk menunggui siswa mengerjakan UN.

Walhasil, setting yang dibuat dari awal, memang ada kesengajaan menjadikan UN ini seperti hantu, momok yang menakutkan masyarakat. Karena itu tidak hanya siswa, guru atau sekolah saja, semua pihak dikesankan menjadi ketakutan dengan UN ini.

Duh, beginikah cara pemimpin negeri ini mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945 ? Ironis memang, tetapi ternyata semua pejabat di Jakarta seperti enjoy saja menikmati keseraman pelaksanaan UN.

Mesti apa lagi yang harus dilakukan untuk menghentikan terror UN ini kepada generasi muda yang katanya, akan menjadi penerus dan pengganti para pemimpin bangsa ini ? Apakah mesti menunggu sampai semua orang menjadi senewen, irasional, bahkan kehilangan akal ?

Lihat saja dampak dari pelaksanaan UN ini. Setiap sekolah berlomba menggelar try out, menjejalkan materi sampai semester I saja, sebab pada semester II, seluruh siswa sudah didrill dengan soal-soal UN. Semua harus sudah siap menghadapi berbagai ragam soal, yang dibuat sampai 20 jenis.

Try out, latihan ujian, latihan soal, masih belum cukup. Setiap pagi, siswa kelas XII diajak berdoa bersama, shalat dhuha bersama, kebaktian khusus, memanjatkan doa pada Tuhan agar bisa lulus UN dengan nilai
seadanya sekalipun. Yang penting lulus, kalau perlu 110 %, tak sekadar 100 %, sebab guru dan kepala sekolah juga lulus dari ancaman dampratam Dinas Dikpora atau bupati, jika sekolahnya banyak tidak meluluskan siswa dalam UN.

Itu juga belum cukup. Mereka diikutkan program ESQ (emotional spiritual quotations) untuk membangkitkan kepercayaan dirinya menghadapi UN. Siswa dijejali petuah agar tenang menghadapi UN, tetapi sejatinya,
itu juga menjadi pendukung meningkatnya stress.

Kalau hal yang bersifat spiritual seperti itu, rasanya masih bisa diterima akal sehat. Meski seyogyanya, tanpa harus diajak shalat dhuha, kebaktian pagi menjelang masuk kelas, semestinya dari sejak masuk ke bangku sekolah, siswa disadarkan pentingnya memahami unsur “Tuhan” di luar
kepintarannya.

Tentu, mengertikan anak untuk dekat dengan Sang Pencipta, juga menjadi tugas orang tua di rumah. Bukan hanya menjadi tugas guru agama di sekolah saja. Dengan demikian, sehari lima kali, seorang siswa muslim
memanjatkan doa untuk keberhasilan perjalanan hidupnya, termasuk hal sepele bernama UN itu.

Sayang, mungkin kesadaran masalah ini juga masih belum sepenuhnya muncul. Semua masih menganggap soal UN lebih pada bagaimana mengursuskan anak, memberi tambahan jam belajar pada siswa, memberi les khusus siswa kelas XII, dan lainnya.

Itu juga masih wajar. Tapi lihat saja imbas paling buruk dari tingginya tingkat stress menghadapi momok atau hantu UN ini. Di mana-mana, siswa diajak berdoa bersama, setelah itu mengumpulkan air minum dalam botol, dikumpulkan ke depan, karena akan diberi doa khusus oleh kiai atau orang pintar yang didatangkan dalam acara doa bersama itu.

Bahkan di sebuah daerah, seorang kiai dengan sangat yakinnya memberikan coretan huruf tertentu berisi doa, ditempelkan pada pensil yang akan digunakan mengerjkan soal. Tentu di samping air mujarab yang sudah didoai.

Itulah hal tak rasional yang sudah berkembang sejak UN diselenggarakan dan menjadi penentu utama kelulusan siswa. Artinya, bukan kepandaian yang menjadi buah dari UN ini, melainkan ketidakrasionalan yang banyak menjadi imbas.

Jangan hanya menilai, “Ah itu hanya sedikit dibandingkan siswa lain yang sudah mapan dan rasional”. Tapi ingat, seberapapun jumlah siswa yang tercebut ke sikap irasional itu, pemerintah bertanggung jawab penuh
menciptakan generasi yang hilang akal, karena lebih percaya klenik.

Karena itu, dengan berbagai kasus yang menimpa UN ini, maka saatnya mengembalikan semuanya pada porsinya. Hapus UN, kembalikan siswa pengujian pada sekolah. Adapun ujian nasional, bukan menjadi penentu kelulusan meski 60 % sekalipun.

Sekolah yang membina tiga tahun perkembangan siswa sangat tahu siapa siswa yang harus lulus dengan nilai baik, dan mana yang harus tidak lulus. Ujian nasional cukup menjadi alat memetakan posisi sekolah, di mata pemerintah pusat.

Dengan begitu, ketika sekolah memang masih harus menjadi sekolah dengan kategori C, maka tugas pemerintah menjadikan sekolah itu naik kelas menjadi A atau B. Pemetaan itu pula yang bisa digunakan agar siswa keluaran sekolah tertentu, bisa ditampung lebih banyak lewat jalur bebas tes seperti PMDK maupun undangan, seperti sekarang.

Hapus UN, atau harus menunggu semakin amburadulnya system pendidikan, tak hanya sekadar amburadulnya system penyelenggaraan UN ?

Ide dan praktik Ahmad Munandar (24) dkk untuk memperkenalkan Kota Semarang lewat sovenir, dalam hal ini merchandise, yang sudah dirintisnya selama beberapa tahun ini, boleh diacungi jempol.

Saat dijumpai di lokasi usahanya, Nandar, sapaan akrab Ahmad Munandar, mengungkapkan cita-citanya tentang membranding Kota Semarang, ketika ingin memulai usahanya pada tahun 2009 silam.

Menurutnya, dibanding kota-kota lain seperti Jogja, Denpasar, dan lainnya, Semarang belum ciri merchandise semarangan yang begitu dikenal masyarakat luar. Yang diangkat adalah bahasa dialek semarangan, tempat wisata, situs budaya, dan sejenisnya, ke desain yang dicetak di kaus, pin, mug, gantugan kunci, dll.

“Kalau Jogja kan ada Dagadu, di Bali ada Joger, nah Semarang ini apa ya, belum ada. Saya pun suka tanya kawan-kawan, susah juga memang untuk Semarang ini mau diapakan. Nah, kami ingin mencoba merintis usaha di wilayah ini,” ucap kelahiran Pati 1988 tersebut.

Saat ini yang sovenir semarangan yang tersedia di Loetju antara lain kaus Rp 60 ribu, mug Rp 25 ribu-Rp 30 ribu, gantungan kunci seharga Rp 3.000-Rp 6.000, stiker Rp 4.000, pin Rp 3.000-Rp 4.000, jam Rp 35 ribu, dan keramik ukuran 20 x 20 cm2 Rp 35 ribu/biji.

Munandar, yang saat ini masih menempuh studi di Fakultas Peternakan (angkatan 2007) Undip dan Fakultas Ekonomi Manajemen (angkatan 2011) Universitas Pandanaran Semarang, waktu memulai usahanya beberapa tahun lalu, ia lakukan bersama lima rekannya sesama mahasiswa Undip.

Mengembangkan Usaha
Kala itu ide mengembangkan usaha lebih baik muncul ketika kebetuan ada program mahasiswa wirausaha yang diselenggerakan Dirjen Dikti. Salah satu syarat dari program tersebut adalah, usaha dimaksud harus berkelompok. “Akhirnya didirikan berenam,” ucap Nandar.

Masa itu ada 40 kelompok usaha yang proposalnya diterima, namun sekarang yang usahanya hidup tinggal dua, salah satunya Loetju. Lainnya gulung tikar, atau bubar.

Dipilihnya nama Loetju, karena Munandar dkk menganggap nama itu merupakan istilah yang orang akan menganggapnya unik. “Sengaja pakai ejaan lama, biar lebih filosofis,” katanya.

Sebelum maju ke Dirjen Dikti, terang Nandar, sebenarnya sudah ada rintitan Loetjoe, namun waktu itu hasilnya belum bisa diharapkan seperti sekarang. Awal-awal pendirian, Nandar dkk patungan masing-masing Rp 100 ribu.

Kemudian kebetulan ada program wirausaha mahasiswa dari Dirjen Dikti tersebut, Nandar dkk mengajukan bantuan ke Dikti sebesar Rp 32 juta. “Proposal disetujui dan dapat kucuran Rp 32 juta.”

“Itu pun cairnya lama, sebab seleksinya ketat. Prosesnya hampir setahun, baru bantuan itu sampai ke kami, sehingga baru pada 2010 kami menempati tempat ini,” terang ia.

Kenapa cairnya bantuan cukup lama, menurut dia, sebab setelah pengumpulan proposal, masih ada tahap-tahap seleksi selanjutnya, seperti presentasi, dikarantina untuk diberi pembekalan, harus magang dulu di konveksi, habis magang masih diantau, dan diasisteni dari panitia kampus.

Dari berenam itu, sekarang tinggal nandar sendiri yang bsa fokus mengelolanya. Lainnya ada yang jadi pegawai negeri sipil, ada yang memilih usaha swasta di kota lain, ada juga yang bekerja sebagai akmin di Rektorat Undip, dll.

“Namun usaha ini tetap milik bersama. Hanya, karena saya ini merupakan salah pemilik yang sekaligus pengelola, maka bagi keuntungannya lebih besar ke saya. Jadi 70 persen ke pengelola, 30 persen ke perusahaan,” jelas Nandar.

Loetju, aku dia, waktu itu belum bisa diharapkan seperti sekarang ini. Sekarang, ia mengaku, omzet per bulan bisa Ro 20 juta-Rp 25 juta/bulan. “Tahun 2012 kemarin dalam setahun omzetnya Rp 250 juta. Dalam tahun ini kami berharap bisa buka cabang,” ucapnya. (*)

Inilah keprihatinan Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) saat menyikapi fakta, di Indonesia berada diurutan 12 dari 18 negara terjorok di Asia dalam urusan perkakusan itu.

Menurut Naning Adiwongso, Ketua ATI saat berjunjung ke Kota Kudus untuk menyaksikan peluncuran program sanitasi sekolah pertengahan Maret lalu, di negeri ini toilet belum menjadi bagian dari budaya bersih.

“Itu disebabkan karena jumlah penduduk kita yang semakin besar dan perubahan iklim dan tidak punya toilet layak yang menyebabkan penyakit bisa menyebar ke mana-mana,” kata Naning Adiwongso.

Menurut Naning, orang sering mengabaikan adanya toilet, padahal itu kepentingan kita tiap hari. Maka jika bicara masalah toilet jangan lagi menjadi hal yang tabu, misalnya seringnya orang menyebutnya dengan kamar kecil, atau kamar belakang yang seilah toliet menjadi anak tiri di rumah sendiri, terpuruk di belakang dalam kodisinya pengap, kotor dan berbau.

Menurut Naning, “Kita harus mengedukasi pada masyarakat. Bayangkan manusia itu memiliki antara 120 – 250 gram tinja setiap hari. Bagaimana kalau ini tidak dikelola dan dimenej dengan benar. Maka kita bisa mulai dari sekolah. Karena sekolah adalah agen perubahan itu,” katanya.

Masih kata Naning, “Di sekolah kita bisa mengajarkan bagaimana memiliki toilet yang bersih, menghemat air. Padahal toilet harus higien dan bukan sekadar bersih saja,” papar Naning Adiwongso.

Menurut dia, untuk menjadikan budaya toilet bersih memang sudah dimulai di tempat-tempat umum seperti SPBU, hotel tapi belum seluruhnya ada di tempat-tempat wisata dan terminal bus. “Karena dengan toilet bersih kita bisa mengangkat derajat bangsa,” pungkasnya.

Jumlah penyakit  

Soal posisi Indonesia itu, “Ya memang kita masih memiliki toilet yang sangat buruk dibandingkan negara-negara lain. Posisi Indonesia berada di atas Vietnam, tapi di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura,” kata Naning.

Naning menyambung, World Toilet Summit secara berkala mengeluarkan daftar jumlah penyakit yang paling banyak terdapat di toilet.

Asosiasi Toliet Indonesia berdiri pada 2001. Perjuangan Naning diakuinya, tak semudah yang dibayangkan orang. Da bahkan biasa ditertawai atau dicemooh seperti saat meminta bantuan ke kementerian yang berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Apa komentar mereka. “Kan sudah ada MCK infrastruktur untuk mandi, cuci, kakus,” . Maka Naning pun ngotot bahwa ini bukan hanya urusan keberadaan MCK, tapi bagaimana membangun toilet yang bersih dan kering dan membudayakan masyarakat Indonesia untuk sadar kebersihan toilet.

Beruntung, gerakannya itu kemudian didukung Menteri Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu, I Gede Ardhika. Asosiasinya mulai menerbitkan stiker dan poster mengkampanyekan toilet kering dan bersih.

Konsentrasi dimulai pada toilet umum di jalan-jalan, terminal, bandara, dan mal. Setelah itu, toilet sekolah menjadi perhatiannya. “Saya pelajari banyak anak yang memilih menahan buang hajat lantaran toilet di sekolah bau, kotor, dan tidak sehat,” kata Naning dalam sambutannya di Kudus.

Untuk itu, ATI mulai menyiapkan anak sekolah sebagai agent of change. Mereka adalah masa depan negara ini. Pembelajaran tentang sanitasi menjadi program yang sangat tepat di terapkan di sekolah-sekolah. (*)

Bukan lagi hal yang mengagetkan, sesuatu yang baru mudah memancing rasa penasaran orang untuk mencoba. Mulai dari tren fesyen, jargon jingle iklan hingga tarian berbagai varian yang tersebar di social media. Ya, meledak sukses dan menginvasi banyak kalangan untuk ikut terjangkiti virusnya.

Setelah goyang kuda versi Psy lewat Gangnam style-nya mewabah kini giliran joget energik ala Harlem Shake versi DJ Baauer menular, dan membuat “demam” di mana-mana. Tak perlu aturan pakem saat bergoyang, cukup modal goyang sembarang, dan voila saat diunggah di social media, yang terlihat adalah keberanian diri berekspresi. “Biar malu(-maluin) yang penting rame-rame”, begitu saya menyebutnya.

Harlem Shake sebagai sebuah fenomena pada masanya, entah kapan itu akan juga tenggelam. Hanya sekedar mampir di permukaan, mengajak yang tertarik mencobanya untuk bersenang-senang. Asal tidak lupa diri. Asal yang malu-(maluin) itu tidak jadi budaya yang mengakar kuat, seperti halnya korupsi di negeri ini.

Lihat, betapa kita begitu permisif pada budaya ini. Dari yang tidak biasa dilakukan, lalu menjadi terbiasa melakukannya, lantas membuat siapapun yang melakukannya jadi luar biasa malu(-maluin).

Bukan hendak menyamakan budaya korupsi dan fenomena Harlem Shake, namun saya melihat ada kesamaan dari dua hal ini, sedikit saja, sih. Menilik awalan joget Harlem Shake ditandai satu orang menari, sementara yang lain melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri, seakan tak peduli, itu seperti melihat korupsi yang dulunya dilakukan sendiri. Diam-diam.

Tapi kini, karena tak ingin sendiri ‘kecipratan’ buah dari hasil mencuri, diajaklah serta teman-teman yang lain. Itu yang lalu saya bilang tepat disebut dengan “prilaku malu(-maluin) yang asiknya dilakukan rame-rame.” Menyeret serta yang lainnya untuk ikut terkena imbasnya.

Kembali pada Harlem Shake. Barulah saat rapper Musson meneriakkan “do the Harlem Shake!”, yang merupakan penggalan lirik dari lagu yang dinyanyikan bersama grupnya, Plastic Little, tahun 2001 – see, semuanya pun ikut-ikutan berjoget. Melepas ekspresi dan energi yang mereka punyai, setidaknya ikut berpartisipasi. Kali ini bukan untuk korupsi, tapi sekedar menari.

Tulisan ini lebih kepada pernyataan pemikiran, bukan sebuah sindiran menanggapi fenomena Harlem Shake dan menyamakannya dengan korupsi. Meski saya akui tetap ada energi positif yang terbawa dari fenomena ini.

Bahwasanya sang pemalu yang ingin berekespresi, pun tak perlu lagi terjebak rasa malu. Ikut saja menari, dan kawan-kawan yang lain dijamin bakal bersedia menemani menghilangkan rasa malu. Saya melihat sebuah kekompakan, dan semangat. Bahkan, sebuah rasa bosan harus dienyahkan dengan melakukan hal yang menyenangkan sama-sama, bukan?. Obatnya bisa jadi adalah Harlem Shake.

Dan apapun fenomenanya, sebaiknya memang perlu disikapi dengan cara yang positif pula. So, menari saja, tak perlu korupsi. Oke?

Tahun ini hampir separuh dari 1.500 musisi yang tampil di Jakarta International Java Jazz Festival, adalah artis luar negeri. Ini sebagai pertanda, festival jazz buatan Indonesia sudah masuk di pergaulan internasional.

Sebagian dari musisi luar itu, terjadi didatangi artis dari label jazz kenamaan, diantaranya GRP, Verve, Telarc, Epic, Polydor, Nemperor dan beberapa yang lain. Itu sebabnya, bisa saja mereka tidak saling kenal. Terbukti, basis kampiun Stanley Clarke pun tidak saling sapa dengan punggawa Spyro Gyra saat mereka sama-sama berada di satu hotel.

Salah satu bigboss dari imperium label jazz kenamaan GRP, juga ikut hadir, yakni Dave Grusin yang kini sudah berusia 78 tahun. Jadi pada Java Festival (JFF) ke 9 ini, makin menunjukkan keragaman latar perusahaan rekaman.

Siapa saja mereka? Yang tampak berseliweran di lobi Hotel Borobudur, tempat para bintang jazz itu menginap hampir seminggu ini adalah Lee Ritenour, Earl Klugh, Nelsom Rangell (GRP). Ini sangat tidak biasa, karena selama ini mrea hanya saling mengenal lewat rekaman, antar label.

Selain GRP, dari label lain yang mengunggulan hit maker mereka. seperti Roy Hargrove, Wallace Roney, Marcus Miller, Kenny Garret, Spyro Gyra, Stanley Clarke, Larry Corriel, Omar Hakim, George Duke, itu untuk menyebut sederet ningrat jazz lainnya yang berasal dari label jazz.

Selebihnya adalah para new comer, misalnya Maurice Brown, salah satu trumpetis yang terkesan amat digadang di Java Jazz kali ini.

Saat label GRP mendunia pada akhir tahun 70an, imbasnya sampai ke Indonesia juga. Banyaknya album jazz fusion yang merangsek ke tanah air, diantaranya berasal dari GRP. Mulai saat itulah banyak album rekaman yang demi pemasaran harus mengunakan label “jazz” yang sebtulnya bukan jazz.

Pada saat itulah GR mulai mendapat simpati. banyak artis GRP yang dikenal dengan album-albumnya. Beberapa artis GRP itulah yang pada tahun ini ikut meramaikan Java
Jazz.

***

Urusannya sekarang adalah, mengapa di Indonesia jazz bisa menunjukkan keningratan. Apakah ini imbas dari keberhasilan GRP, yang konon album rekamannya sangat disukai oleh strata tertentu di negeri ini?

Di Indonesia jazz terasakan masih sebagai gaya hidup. Hal ini terlihat dari dominasi penonton Java Jazz dari tahun ke tahun yang masih berkutat pada skala strata sosial menengah ke atas ketika berlangsung sebuah festival jazz.

Peter Gontha, founder Java Jazz Festival pun kerab dituduh acara miliknya itu tidak nge-jazz dan terlalu bersemangat industri, dan bahkan mengulang-ulang line up (artis musisi yang tampil). Sudah sekitar 4 kali penyelenggaraan Java Jazz, nama Ron King Big Band seakan menjadi host band di JJF.

Namun siapa mau protes kalau di mana pun juga konsep festival jazz selalu begitu, artinya amat terbuka dengan genre musik lain? Paul Eckett, pendiri North Sea Jazz Festival di Belanda pun membuka diri untuk beragam jenis musik lain itu.

Maka jangan protes kalau super grup sekelas Deep Purple yang nyata-nyata ber-genre hard rock pun pernah tampil di Montreux jazz di Kanada, atau grup penyanyi pop tahun 60 an Paul Anka tampil di acara yang sama.

Tahun ke sembilan JJF pun, tercantum nama Losa Stanfiled, Joss Stone, Craig David atau bahkan Jimmy Cliff, yang jelas mengusung semangat rasta sejak tahun 70 an.

Beruntung ada permakluman, bahwa musik jazz adalah musik yang terbuka untuk kebudayaan lain. Demikian kata Wakil menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar ada saat konferensi pers JJF hari Rabu (27/2) kemarin.

Lantas apa yang bisa didapat dari para urban ketika menikmati jazz yang digelar bagaikan sebuah bazar?

Adalah sebuah ekstase yang tak bisa terbeli dengan uang. Adalah suasana familiar, sebagai arena ngeceng, bergaya, dengan bertebarnya fenoman gadget, bahkan bisa menonton musik dengan artis musisi lain yang juga berada di tengah-tengah ribuan pengunjung. Inilah puncak ekstase itu.

Maka tak urung jika harga tiket ratusan ribu rupiah tetap saja diburu pembeli. Ya, itulah gaya hidup. Jazz yang wangi.

***

Kendati sudah semakin banyak musik jazz di gelar di kantung-kantung budaya dengan nama-nama lokal seperti Ngayogjazz atau semacamnya, dengan tujuan untuk masyarakat kelas bawah yang tidak pernah mengenal jazz, tapi festival jazz seperti yang digelar di Semarang (22 November), Surabaya (27 November) dan Malang (28 November) dalam “Djarum Super Mild Jazz Traffic” ini masih didominasi oleh kalangan wangi kaum urban.

Itu sebabnya festival jazz yang selama ini terkonsentrasi di Jakarta, ini sudah masuk ke berbagai kota besar dengan skala yang nyaris sama dengan Jak Jazz atau Java Jazz yang dikemas secara internasional.

Maka ketika terselenggara di Semarang dan Surabaya, pementasan dengan sistem multi stage pun dipakai untuk memberi kenyamanan ribuan penontonnya. Ketika di setiap sudut venue terdengar nada-nada blue note dan sinkopasi, ketika di setiap jeda lagu atau di tengah improvisasi terdengar tepuk tangan penonton itulah ekstase yang lazim terjadi di sebuah arena festival jazz.

Di kota Semarang 22 November lalu, bahkan jazz menempati “rumah rakyat” di balaikota. Sehingga tak urung Walikota Semarang pun ikut menyambut dengan suka cita dan menjajikan akan mendukung sepenuhnya agar acara jazz bisa diagendakan sebagai annual event.

Non jazz

Namun ketika di arena festival jazz terdengar nada yang bukan jazz, itu adalah proses untuk menuju konsep pasar, yakni agar pesta jazz itu bisa didatangai para penonton yang belum terbiasa dengan jazz.

“Karena di festival jazz manapun di dunia, banyak juga musik yang non jazz ditampilkan,” kata Errol Jonathans, pengamat jazz dari Surabaya yang membidani acara “Jazz Traffic” sebuah program jazz di Radio Suara Surabaya.

Maka jangan protes kalau super grup sekelas Deep Purple yang nyata-nyata ber-genre hard rock pun pernah tampil di Montreux jazz di Kanada, atau grup penyanyi pop tahun 60 an Paul Anka tampil di acara yang sama.

Peter Gonta, founder Java Jazz Festival pun kerab dituduh acara miliknya itu tidak nge-jazz dan terlalu bersemangat industri, dan bahkan mengulang-ulang line up (artis musisi yang tampil). Sudah sekitar 3 kali penyelenggaraan Java Jazz, nama Ron King Big Band seakan menajadi host band di JJF.

Namun siapa mau protes kalau di mana pun juga konsep festival jazz selalu begitu, artinya amat terbuka dengan genre musik lain? Paul Eckett, pendiri North Sea Jazz Festival di Belanda pun membuka diri untuk beragam jenis musik lain itu.

Lantas apa yang bisa didapat dari para urban ketika menikmati jazz yang digelar bagaikan sebuah bazar?

Adalah sebuah ekstase yang tak bisa terbeli dengan uang. Adalah suasana familiar, sebagai arena ngeceng, bahkan bisa menonton musik dengan artis musisi lain yang juga berada di tengah-tengah ribuan pengunjung. Inilah puncak ekstase itu. Maka tak urung jika harga tiket ratusan ribu rupiah tetap saja diburu pembeli. (*)

Hingga Minggu (17/2) malam saat melintasi lagi jembatan itu, warnanya masih tetap sama. Ingatan saya kemudian menuju Jembatan Merah di Surabaya. Apakah upaya itu termasuk bagian dari program “Saatnya Semarang Setara” agar sama-sama memiliki jembatan berwarna merah?

Sementara itu, belakangan ini Pemkot gencar menata pengayuh becak. Tak hanya dilokalisasi, mereka juga bakal ditata dalam penampilan. Pada sebuah sosialisasi, seorang pejabat menunjukkan gambar rencana penataan becak ke depan. Atap dan bagian sampingnya akan berwarna merah. Seragam untuk para pengayuh juga dominan merah.
Warna yang sama juga dipilih untuk bus rapid transit (BRT) koridor dua dengan trayek Terminal Terboyo-Terminal Sisemut (Ungaran). Berbeda dengan koridor satu yang biru. BRT koridor dua sendiri diluncurkan akhir tahun lalu.

Beberapa peristiwa itu, bagi saya, memantik tanya akankah ada semacam penyeragaman warna sebagai identitas kota? Kebijakan tersebut pernah dipakai saat Orde Baru berjaya. Lewat salah seorang gubernur, digalakkan gerakan kuningisasi di Semarang dan juga beberapa kota lain di Jawa Tengah. Hampir seluruh pemandangan di daerah, mulai dari pagar rumah, dinding kantor, gapura, dan lain-lain berwarna kuning atau setidaknya didominasi warna itu.

Gerakan itu nyata-nyata berbau politik. Golkar yang berjaya pada masa tersebut identik dengan warna kuning. Maka, untuk menunjukkan kejayaannya (meski di sisi lain justru menunjukkan kekhawatiran akan dominasi mereka), dibuatlah program tersebut.

Apakah penggunaan warna di BRT, Jembatan Berok, dan nantinya di becak serta seragam pengayuhnya berbau politik atau tidak, tentu masih harus didiskusikan lebih lanjut. Tapi sejarah Semarang bisa dikata identik dengan warna itu, hingga kota ini pernah disebut sebagai Kota Merah.

Semarang merupakan kelahiran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang identik dengan warna merah. Sebagian aktivis partai itu adalah jebolan Sarekat Islam (SI) yang dikenal sebagai faksi SI Merah. Pada pemilu pertama republik ini di tahun 1955, PKI menang mutlak di Semarang. Sebagai gambaran, dari 25 kursi di DPRD Kota, partai tersebut meraih 14 kursi.

Tapi tentu saja, semarak warna merah itu padam saat Orba. Di era reformasi, ada beberapa partai yang menggunakan warna merah. Yang terbesar hingga kini tentu adalah PDI Perjuangan. Di Semarang, partai itu juga dominan, meski jumlah kursi mereka di DPRD Kota sekarang ini kalah dengan Partai Demokrat. Namun, pimpinan eksekutif sekarang berada di tangan mereka.

Terus terang, merah adalah warna favorit saya. Bagi saya, warna tersebut selalu menggelorakan semangat pantang menyerah yang tak boleh padam. Dan rasanya, lebih tepat menyebarkan semangat warna merah itu di hati tiap orang daripada di “dinding-dinding kota.”